P Politik Hukum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqa>s}id al-Risa>lah

Politik Hukum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqa>s}id al-Risa>lah

  • Muhammad Solikhudin IAIN Kediri
  • Oktaria Ardika Putri IAIN Kediri
Keywords: Kata kunci: politik hukum, zakat, dan tujuan Undang-Undang (maqa>s}id al-risa>lah)

Abstract

Politik Hukum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqa>s}id al-Risa>lah

Oleh:

Muhammad Solikhudin

solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

Oktaria Ardika Putri

oktariaardika@iainkediri.ac.id

IAIN Kediri

Abstrak: Tulisan ini mencoba menjelaskan kebijakan hukum/politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sebagai wujud empati manusia kepada orang lain yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan ini selaras dengan salah satu tujuan pemerintahan Indonesia yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih baik, jika dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat bahwa zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tulisan ini menjelaskan proses perumusan Undang-Undang zakat di Indonesia, substansi hukum Islam dalam zakat dan tujuan Undang-Undang (maqa>s}id al-risa>lah) zakat di Indonesia, sehingga pembaca dapat memahami secara utuh tujuan dilegislasikan UU No. 38 Tahun 1999.

 

Kata kunci: politik hukum, zakat, dan tujuan Undang-Undang (maqa>s}id al-risa>lah)

 

Abstract: This paper tries to explain the legal policy of the law carried out by the Indonesian government about zakat which is an obligation for capable Muslims as a manifestation of human empathy to others in need. Zakat has a noble goal, namely to alleviate poverty and eliminate social inequality in society. This objective is in line with one of the objectives of the Indonesian government which has been mandated in the opening of the 1945 Constitution, namely to advance public welfare. Thus, the management of zakat in Indonesia will be better, if implemented by the government, given that zakat is a very potential source of funds that can be used for public welfare for all Indonesian people. This article explains the process of formulating zakat laws in Indonesia, the substance of Islamic law in zakat, and the purpose of the Law (maqa>s}id al-risa>lah) about zakat in Indonesia, so that readers can fully comprehend the purpose of zakat law.

 

Keywords: legal policy, zakat, and the purpose of the Law(maqa>s}id al-risa>lah)

 

Pendahuluan

Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang mengandung aspek sosial dan diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengelurkannya sebagai wujud empati manusia kepada orang lain yang membutuhkan. Kewajiban zakat juga merupakan wujud dari hubungan Allah dengan manusia, di mana dalam hal ini manusia diperintah olehNya serta untuk menjalin hubungan kemanusiaan antara manusia dengan manusia yang lainnya.

Zakat memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan ini selaras dengan salah satu tujuan pemerintahan Indonesia yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan, bahwa pengelolahan zakat di Indonesia akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tulisan ini akan menjelaskan kajian politik hukum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, agar pembaca memiliki pemahaman yang utuh tentang aturan ini.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (library reseach)[1], yaitu penelitian yang berusaha untuk mengetahui secara konseptual teori yang ada.[2] Terkait dengan penelitian ini, yakni dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data tentang Undang-Undang zakat yang ada di Indonesia. Penelitian di atas termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.[3] Jenis penelitian ini sengaja digunakan agar dapat mengakomodasi deskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti.

Artikel ini juga menggunakan metode penelitian Discourse Analysis (Analisis Wacana), yakni penelitian yang pada umumnya mengarah pada language use atau bahasa yang digunakan, baik berupa teks atau lisan.[4] Marianne Jorgensen dan Loise Philips juga menyatakan, bahwa yang mendasari kata wacana adalah gagasan umum bahwa bahasa disusun menurut pola yang berbeda yang diikuti oleh ucapan orang-orang ketika mereka berperan dalam ranah kehidupan sosial yang berbeda, contohnya adalah wacana medis dan wacana politik.[5] Analisis wacana berfungsi menelusuri lebih jauh ke dalam unit bahasa tersebut untuk mengungkap hal-hal yang tidak tampak oleh analisis kebahasaan atau analisis gramatika biasa. Terkait hal ini adalah teks-teks tentang zakat yang sudah dilegislasikan di Indonesia, untuk siapa zakat dan siapa yang memberikan zakat, mengapa perlu mempraktikkan zakat, bagaimana validitas zakat, dimana diterapkan, dan apa itu zakat.

Memahami Hakikat Zakat

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah ta’ala terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat-Nya dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dari hartanya.[6]

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dalam Pasal 1 menyatakan, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk  diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[7]

Pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah menyejahterakan masyarakat, terutama masyarakat fakir miskin. Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut, perlu melakukan beragam usaha, antara lain dengan menggali dana dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya suatu badan dan lembaga yang mengelola zakat secara langsung yang melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Badan dan lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat[8], sebagimana dijelaskan dalam UU No. 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah suatu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan fungsi mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan agama.[9]

  1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah suatu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.[10] Contoh lembaga ini adalah seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Milik NU (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat milik Muhammadiyah dan lain-lain.

Politik Hukum dalam Perumusan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru dengan penggantian hukum lama, untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.[11]

Kebijakan publik ini dilaksanakan pemerintah secara nasional. Dari sini dapat dipahami, bahwa politik hukum membahas mengapa politik mengintervensi hukum.[12] Hal ini karena hukum adalah produk politik. Berikut akan dijelaskan politik hukum UU dalam perumusan UU Zakat.

Perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam ke wilayah Nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana penting bagi pengembangan dakwah Islam. Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1967. Pada waktu, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada  DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Bersamaan dengan diajukan RUU tersebut ke DPR, Menteri Agama juga mengirim RUU zakat kepada Menteri yang memiliki kaitan dengan bidang ini, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, dengan surat No. MA/099/1967, tanggal 14 Juli 1967.[13]

Menteri Agama berharap kepada Menteri Sosial agar memberikan saran yang konstruktif bagi penggunaan dana zakat, karena berkenaan dengan kepentingan dan tujuan sosial. Demikian juga, Menteri Keuangan diharapkan memberikan arahan, karena dianggap telah memiliki pengalaman dalam pemungutan dan pengelolaan dana pajak. Namun, sangat disayangkan, jawaban Menteri Keuangan hanya memberikan saran dan belum menyentuh pada solusi substansif, yakni agar permasalahan zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.

Pada akhir tahun 1960-an, perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya ditandai dengan terbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Untuk memperkuat PMA tersebut, pada tahun itu juga dikeluarkan PMA No. 5 Tahun 1968 yang berisikan tentang pembentukan bait al-ma>l yang statusnya semiresmi yang berbentuk yayasan. Tidak lama setelah PMA tersebut dikeluarkan, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi’ra>j Nabi Muhammad SAW, tanggal 22 Oktober 1968 mengelurkan anjuran untuk mengumpulkan zakat secara sistematis dan terorganisir dengan baik.[14]

Menanggapi terbitnya surat anjuran tersebut, Menteri Agama mengeluarkan instruksi No. 1 Tahun 1969 yang memuat pesan penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan Tahun 1968. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 1969, keluarlah Kepres No. 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketahui oleh Menko Kesra, Dr. KH Idham Chalid. Kepres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 Tahun 1969 yang intinya hasil pengumpulan uang zakat agar dikirim kepada Presiden Soeharto melalui rekening Giro Pos No. A.10.00. mengenai hasil dari surat perintah dan Kepres tersebut, sampai saat ini belum dapat diperoleh data-datanya.[15]

Setelah 31 Tahun, sejak rencana pembentukan Undang-Undang Zakat, pada Tahun 1999, pemerintah mengelurkan Undang-Undang No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan Pelaksana, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini berisi 10 bab dan 25 pasal. Menurut Undang-Undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ)  yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan  BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Dari BAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan inovatif.[16]

Dengan disahkannya Undang-Undang pengelolaan zakat tersebut, Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi dalam pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan meskipun masih sangat terbatas. Namun, Undang-Undang zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya masyarakat. Tentu saja, hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat lebih optimal. Sampai sekarang, lembaga-lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan miliar rupiah dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Substansi Hukum Islam dalam Undang-Undang Zakat

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara etimologi, Hukum Islam  berarti jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam.[17] Ija Suntana menyatakan dalam literasi yang lain Hukum Islam ialah way or path to the water source, Berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti sumber air atau sumber kehidupan; atau juga jalan yang harus diikuti. Kesimpulannya ialah jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia.[18]

Sedangkan secara terminologi ialah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.[19] Hukum Islam ialah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.[20] Menurut Mahmud Syaltut, Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah, atau diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.[21] Orientalis Nicolas P. Aghnides dalam the background introduction to Momammedan law, mendefinisikan Hukum Islam adalah nama umumnya yang diberikan kepada peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah agam Islam dan para ahli dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak akan adanya, seandainya tidak ada wahyu Ilahi. Hukum shari’ah itu diartikan sebagai jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai dari wahyu Ilahi.[22]

Setiap proses penetapan berbagai produk hokum nasional, hukum Islam tidak boleh dikesampingkan peranannya. Selain itu, antara hukum nasional dan aspirasi mayoritas rakyat (hukum Islam) pun harus terjadi hubungan  yang berkelindan satu dengan yang lainnya, karena hukum tidak dapat lepas kaitannya dengan kondisi objektif masyarakat.

Jika melihat khazanah hukum Islam, maka telah dikenal dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum lemah. Muara utama dana itu meliputi zakat, infak, dan sedekah, bahkan ditambahkan dengan wakaf dan dana investasi kebajikan. Zakat wajib ditunaikan oleh umat Muslim yang telah mampu dengan batas tertentu sekitar 85 gram emas, sedangkan infak dan sedekah lebih bersikap sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan, sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana abadi dan produktif untuk jangka panjang.

Islam menjadikan zakat, tidak hanya sebagai sumbangan wajib, namun juga sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103[23] telah menyebutkan, bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan, dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

  1. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

 

Wahbah Zuhayli>[24] menjelaskan dalam Tafsi>r al-Waji>z, bahwa Nabi Muhammad diperintah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang muslim. Hal itu sebagai penyebab penyucian[25] diri dari dosa-dosa orang muslim dan menumbuhkan dalam diri orang muslim untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Mendoakan dan memintakan ampunan orang-orang yang menerima zakat, karena doa orang-orang yang memberikan zakat ini dapat menenangkan hati mereka. Allah maha mendengar doa-doa hamba. Ayat ini berlaku umum bagi semua harta dan manusia. Sebagaimana ungkapan al-Ibrah bi Umu>m al-Lafaz la> bi Khus}u>s al-Sabab.

Firman Allah yang artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” dijelaskan oleh Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai perintah dalam ayat ini. Beberapa ulama menyatakan, bahwa perintah ini adalah perintah kewajiban zakat secara umum, untuk seluruh kaum muslim. Pendapat ini diriwayatkan oleh Juwaibir dari Ibn Abba>s dan diriwayatkan juga oleh al-Qusyairi> dari Ikrimah.[26]

Ulama yang lain berpendapat, bahwa perintah ini khusus untuk orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, karena pada suatu saat Nabi Muhammad mengambil sepertiga dari harta mereka, sedangkan kewajiban zakat tidak sampai sebanyak itu. Mengenai hal ini Ma>lik berkata, “jika seseorang ingin mengeluarkan seluruh hartanya untuk dizakatkan, maka yang diperbolehkan baginya hanyalah sepertiganya.” Aksioma yang disampaikan Ma>lik adalah Hadis mengenai Abu> Lubabah.[27]

Pendapat pertama tadi juga menambahkan, bahwa titah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Z{a>hir ayat ini menunjukkan, bahwa hanya Nabi Muhammad yang boleh mengambil zakat itu, sedangkan orang lain selain beliau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kewajiban zakat tadi sudah tidak ada lagi sepeninggal Nabi Muhammad menghadap ke Yang Maha Kuasa.[28]

Pendapat inilah yang menjadi pegangan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat pada masa kekhalifahan Abu> Bakar al-S{iddiq. Mereka berkata, “dengan mengeluarkan zakat, Nabi Muhammad memberikan kami penggantinya, yaitu pembersihan harta, penyucian diri, dan doa untuk kami. Oleh karena itu, setelah beliau wafat, pengganti dari zakat kami tidak dapat diberikan lagi dan zakat itu pun menjadi tidak diwajibkan lagi.”[29]

Inilah salah satu tugas berat Abu Bakar pada masa awal kekhalifahannya. Abu Bakar menyatakan, bahwa orang yang meninggalkan zakat dan memisahkan kewajiban zakat dengan shalat akan dihukum mati.[30]

Ibn Arabi> menyatakan, bahwa pernyataan mereka yang berpendapat titah tersebut hanya untuk Nabi Muhammad dan tidak untuk selain beliau adalah perkataan yang tidak memahami isi al-Qur’an, lalai dalam pengambilan hokum syariat dan hanya mempermainkan agama.[31]

Titah-titah dalam al-Qur’an tidak hanya disebutkan satu bentuk, namun bermacam-macam bentuk, di antaranya adalah titah kepada seluruh kaum muslim, contohnya firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.” [32]Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.”[33]

Titah-titah dalam al-Qur’an juga ada yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad dan tidak satu pun kaum muslim yang masuk ke dalam titah ini, baik secara redaksional dan makna. Contohnya adalah firman Allah, “dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.”[34] Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.”[35]

Ada juga titah-titah Allah yang redaksinya dikhususkan untuk Nabi Muhammad, namun seluruh umatnya masuk ke dalam titah tersebut secara makna dan perbuatan. Contohnya adalah firman Allah “dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”[36]apabila kamu membaca al-Qur’an hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.”[37]

Oleh karena itu, seluruh kaum muslim yang berada pada saat matahari tergelincir, dititahkan untuk melakukan shalat. Begitu juga dengan kaum muslim yang hendak membaca al-Qur’an, mereka masuk dalam titah membaca ta’awudz. Sama halnya dengan orang-orang yang ingin melakukan shalat kawf secara berjamaah yang juga termasuk dalam titah shalat kawf  tersebut.[38]

Dengan demikian, firman Allah pada pembahasan ini ““ambillah zakat dari sebagian harta mereka” adalah ayat yang termasuk bentuk ketiga yang mencakup seluruh kaum muslim. Selain ayat itu, ada juga ayat-ayat lain yang termasuk dalam makna bentuk ketiga, yakni: “Hai Nabi bertaqwalah kepada Allah.”[39]Hai Nabi, apabila kamu ingin menceraikan istri-istrimu.”[40]

Penjelasan firman Allah: “dari sebagian harta mereka.” Sebagia orang Arab dan sebagian orang yang berasal dari beberapa daerah lainnya berpendapat atau lebih tepatnya mengira, bahwa harta yang dimaksud hanyalah berbentuk pakaian, benda-benda dan barang-barang yang diperdagangkan. Mereka tidak menyebut mata uang yang mereka miliki sebagai harta.[41]

Hal ini juga ditunjukkan dalam riwayat Ma>lik yang berasal dari Tsaur bin Zaid al-Daili> dari Abu> al-Ghais Sa>lim (hambasahaya yang telah dibebaskan oleh Ibn Mut}i>’) dari Abu> Hurairah, ia berkata: “pada saat kami berperang bersama Nabi Muhammad dalam perang Khaibar, kami tidak mendapatkan (harta rampasan perang berupa) emas atau perak dan yang kami dapatkan hanyalah harta, berupa pakaian dan benda-benda lainnya.

Penjelasan firman Allah: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” Kewajiban zakat bersifat mutlak dan tidak terikat oleh syarat apapun, baik pada harta zakat maupun pada orang yang diwajibkan. Ayat ini sama sekali tidak menerangkan kadar harta yang diambil atau kadar harta yang harus dikeluarkan oleh orang yang terkena kewajiban tersebut, apakah ia harus kaya? Atau apakah seluruh kaum muslim diwajibkan zakat?

Semua penjelasan tersebut hanya ada dalam hadis Nabi Muhammad dan Ijma Ulama, seperti kewajiban zakat hewan ternak, biji-bijian (gandum, beras, dan yang lainnya) serta mata uang yang diwajibkan melalui hadis Nabi Muhammad. Semua ulama sepakat tentang hal ini.

Berbeda halnya dengan kuda, barang-barang yang diperdagangkan dan lainnya, para ulama berbeda pendapat. Mengenai zakat kuda dan madu dijelaskan dalam tafsi>r surat an-Nah}l. Sedangkan mengenai zakat biji-bijian dan segala macam yang ditumbuhkan oleh bumi telah dijelaskan dalam tafsi>r surat al-An’a>m dengan sangat detail. Begitu juga dengan zakat hasil bumi (seperti besi dan yang semacamnya) telah dijelaskan dalam tafsi>r surat al-Baqarah. Mengenai zakat perhiasan telah dijelaskan dalam tafsi>r surat at-Tawbah.

Zakat dirham yang harus dikelurkan adalah 2,5 % dari keseluruhan uang dirham yang dimiliki. Misalnya, orang tersebut memiliki 200 dirham, maka ia harus mengeluarkan zakat sebanyak 5 dirham. Begitu seterusnya, apabila ia memiliki uang dirham lebih banyak daripada 200 dirham, maka dihitung sesuai dengan banyaknya harta dan dikeluarkan 2,5 % dari jumlah keseluruhannya. Ini adalah pendapat Ma>lik, al-Lais, al-Sya>fi’i dan mayoritas ulama yang mengikuti mazhab H{anafi, Ibn Abu> Ubaid. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibn Umar.

Beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa yang melebihi 200 hanya diwajibkan membayar zakat 5 dirham (misalnya seseorang memiliki 213 dirham, maka yang diwajibkan atasnya adalah 5 dirham), kecuali uang kelebihan itu mencapai 40 dirham, maka setiap kelipatannya ada kewajiban membayar 1 dirham untuk dizakati (1 dirham adalah 2,5% dari 40 dirham). Begitu seterusnya (misal seseorang memiliki 280 dirham, maka zakat yang diwajibkan atasnya adalah 7 dirham). Pendapat ini diriwayatkan dari Sa’i>d bin al-Musayyab, al-H{asan, At}a>’, T{a>wus, al-Sya’bi>, al-Zuhri>, Makhul, Amr bin Dina>r dan Abu> H{ani>fah.

Tujuan Undang-Undang (Maqa>s}id al-Risa>lah) Zakat

Maqa>s}id al-Risa>lah  merupakan bagian dari maqa>s}id al-shari>’ah, di mana telah diketahui, bahwa kajian maqa>s}id begitu luas, ada maqa>s}id al-s}ala>t, maqa>s}id al-hajji, maqa>s}id al-shaha>dat, maqa>s}id al-siya>m, dan maqa>s}id al-zaka>t, sedangkan maqa>s}id al-risa>lah adalah tujuan dilegislasikan Undang-Undang zakat untuk menerapkan pesan yang disampaikan Allah kepada umat muslim. Hal ini menarik dikaji, karena secara aklamasi sudah diakui, bahwa Negara Indonesia bukan Negara sekuler maupun Negara agama. Satu sisi dengan dilegislasikan Undang-Undang Zakat membuat kesan, bahwa Indonesia adalah Negara agama yang berupaya melegislasikan ajaran agama di dalam peraturan Negara. Anggapan ini sekilas benar, namun jika ditelaah lebih dalam, dapat dipahami bahwa maksud pembuatan Undang-Undang Pengelolaan zakat adalah sebagai sarana mempermudah proses penyaluran zakat dan sebagai bentuk kepedulian Negara dalam merespon kesenjangan sosial di beberapa daerah yang ada  di Inonesia. Upaya ini perlu diapresiasi, namun juga perlu dikritisi, sudahkah penyaluran zakat dilaksanakan sesuai dengan aturan agama Islam, ini menjadi perhatian dari masyarakat untuk mengontrol setiap agenda zakat yang sudah dilegislasikan. Hal ini selaras dengan UUD 1945.

Sebagai Negara bangsa yang bernuansa agama produk hukum yang berlaku tidak boleh terlalu liar pada satu sisi dan di sisi yang lain produk hukum harus mengandung kemanfaatan yang nyata yang tidak bertentangan dengan sumber primer hukum Islam. Berikut akan dijelaskan maqa>s}id al-shari>’ah dan diakhiri dengan tujuan Undang-Undang (maqa>s}id al-risa>lah) zakat di Indonesia.

Maqāṣid al-sharī’ah terdiri atas dua kata, yaitu “maqāṣid dan “al-sharī’ah”. Kata pertama berarti tujuan[42], sedangkan yang kedua bermakna “aturan-aturan agama yang diciptakan oleh Allah Swt untuk umat manusia. M.B. Hooker mengartikan sharī’ah sebagai tempat/sumber air, tempat/sumber kehidupan, dan menunaikan kewajiban kepada Tuhan.[43] Sedangkan secara terminologi ialah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial, yakni hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.[44] Jasser Auda memaknai sharī’ah adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, sharī’ah adalah alquran dan al-Sunnah.[45]Al-‘Ashmāwī memaknai sharī’ah adalah metode atau jalan yang dibuat oleh Allah, yang terdiri atas nilai dan prinsip yang baku, berbeda dengan fiqh sebagai himpunan legislasi, lebih fleksibel, dan mengikuti perkembangan masyarakat.[46]

Secara terminologis, makna maqāṣid al-sharī’ah berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama’ klasik sebelum al-Shāṭibī,, belum ditemukan definisi secara riil dan komprehensif tentang maqāṣid al-sharī’ah.[47] Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.[48]Al-Bannānī memaknainya dengan hikmah hukum, Al-Ashmāwī mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī menyamarkannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī[49], al-Āmidī, dan Ibn al-Ḥājib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.[50] Variasi definisi tersebut mengindikasikan hubungan erat  maqāṣid al-sharī’ah dengan hikmah, ‘illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Aḥmad al-Raysūnī dan Nūr al-Dīn al-Khādimī meyakini bahwa maqāṣid al-sharī’ah, setelah dua kata ini disatukan. Namun, hanya ditemukan pada buku-buku maqāṣid yang ditulis oleh ulama kontemporer. Dalam kitab al-muwāfaqāt karya al-Shāṭibī pun tidak ditemukan pemaknaan yang eksplisit.[51]

Menurut al-Shāṭibī, hal ini tidak lain karena kajian maqāṣid al-sharī’ah diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas dalam level keilmuwan, sehingga  tidak perlu lagi menjelaskan makna etimologi dan terminologinya. Ia menjelaskan kitab al-muwāfaqāt hanya dikonsumsi oleh kalangan yang sudah matang dalam ilmu sharī’ah baik usul maupun furū’nya, dalil teks maupun logikanya, dan tidak melanggengkan taqlīd serta tidak fanatik terhadap salah satu mazhab fiqh.[52]

Ṭāhir Ibn ‘Āshūr memaknai maqāṣid al-sharī’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum sharī’ah, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum sharī’ah.[53] Jasser Auda menyatakan, bahwa maqāṣid mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik zakat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah swt sebagai salah satu hikmah di balik puasa.[54]

Maqāṣid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Dengan demikian maqāṣid menjaga akal dan jiwa manusia menjelaskan larangan tegas Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Maqāṣid juga dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. Maqāṣid merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.

Allāl al-Fāsī mendefinisikan maqāṣid al-sharī’ah sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.[55] Aḥmad al-Raisūnī memaknai maqāṣid al-sharī’ah sebagai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.[56] Muḥammad al-Yūbi mengartikan maqāṣid al-sharī’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam sharī’ahnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.[57] Wahbah al-Zuhaylī mengartikan maqāṣid al-sharī’ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh shara’ dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari shari’ah dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh shara’ pada setiap hukumnya.[58]

Maqāṣid al-Sharī’ah[59] atau tujuan dan sasaran dari hukum Islam adalah jelas. Tema ini penting, namun agak diabaikan dari Sharī’ah.[60]Abd. Wahab Khallāf, seorang pakar uṣūl fiqh menyatakan bahwa naṣ-naṣ Sharī’ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui Maqāṣid al-Sharī’ah (tujuan hukum).[61]

Wahbah Zuhaylī menyatakan, bahwa mujtahid mutlaq atau mustaqil sudah tidak ada setelah masa pembentukan mazhab fiqh. Yang masih tersedia pada setiap masa adalah mujtahid mutajazzi’, yaitu pakar hukum Islam yang mampu melakukan iṣtinbā hukum pada sebagian persoalan hukum atau pada sebagian bidang hukum tertentu saja. Mujtahid jenis ini yang memenuhi kebutuhan ijtihad pada setiap masa dan berpedoman pada uṣūl fiqh.[62]

Jamāl al-dīn ‘Aṭiyyah, sepakat dengan pandangan Zuhaylī ini, namun ia menekankan signifikansi penyiapan mujtahid spesialis secara serius dengan memberikan bekal spesialisasi di bidang Sharī’ah dan spesialisasi bidang-bidang tertentu yang akan menjadi ajangnya untuk berijtihad. Ia harus menguasai dua spesialisasi sekaligus yaitu bidang Sharī’ah dan bidang tertentu. Misalnya bidang medis, ekonomi, atau bidang kajian lainnya. Kajian Sharī’ah harus dilakukan seiring dengan kajian bidang tertentu secara komprehensif dalam suatu lembaga pendidikan khusus melalui beberapa jenjang pendidikan yang sedemikian rinci dan sistemtatis.

Mujtahid spesialis ini dalam memaparkan ijtihadnya tidak cukup hanya menukil dalil tekstual, akan tetapi ia harus memahami metode pemikiran yang mendasarinya atau mazhab yang dianutnya dalam bidang uṣūl fiqh sehingga ia dapat melakukan standarisasi persoalan hukum berdasar landasan yang diketahui. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka ditakutkan timbul kekacauan hukum Islam dalam bidang ijtihad maupun iftā’, disebabkan standar uṣūl fiqhnya tidak diketahui.

Ada tiga belas indikator hasil yang harus dicapai oleh produk ijtihad yang berorientasi Maqāṣid al-Sharī’ah dan juga sebagai tambahan pendukung kuat atas prinsip-prinsip yang dibahas oleh al-Raysūnī[63], ketiga belas itu adalah; (1) menunjukkan kesempurnaan hukum Islam; (2) meningkatkan kepercayaan diri atas kebenaran keyakinannya; (3) memungkinkan seseorang merasa yakin atas kebenaran perbuatan dirinya sendiri; (4) mencegah orang-orang yang berupaya menebarkan keraguan terhadap hukum Islam; (5) mempertegas bahwa hadīth ṣahīh senantiasa selalu sesuai dengan kemasalahatan manusia; (6) menjadi alat bantu untuk menentukan dua analogi yang paling maslahah ketika terjadi; (7) mencegah penggunaan upaya pembusukan hukum; (8) memiliki peran membuka dan menutup jalan; (9) teks dan aturan hukum dipahami dalam kaitannya dengan maksud yang sesungguhnya; (10) mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan dalil-dalil partikular; (11) menegaskan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi pada masa mendatang; (12) memberikan ruang ekspansi dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan hukum; (13) memungkinkan seseorang menjembatani jarak dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat diantara berbagai mazhab.[64]

Jamāl al-dīn ‘Aṭiyyah mengelompokkan kajian Maqāṣid al-Sharī’ah menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang mengindependenkan Maqāṣid al-Sharī’ah sebagai disiplin ilmu yang terlepas total dari uṣūl fiqh. Kedua, kelompok yang menjadikan Maqāṣid al-Sharī’ah sebagai kajian tengah di antara fiqh dan uṣūl fiqh. Ketiga, kelompok yan menjadikan Maqāṣid al-Sharī’ah sebagai hasil perkembangan dari kajian uṣūl fiqh.[65]

Penulis memiliki pandangan sesuai dengan kelompok pertama yang mengindependenkan Maqāṣid al-Sharī’ah sebagai disiplin ilmu yang terlepas total dari uṣūl fiqh. Hal ini menuntut manusia untuk terus mempelajari ilmu ini dalam merespon pergeseran zaman yang terus berkembang begitu cepat. Keterangan maqa>s}id ini secara umum ini sebagai pengantar untuk masuk ke pembahasan tujuan Undang-Undang zakat yang ada di Indonesia.

Zakat bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan zakat sama dengan salah satu tujuan pemerintahan Indonesia yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih baik, jika dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat bahwa zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tujuan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yakni[66]:

  1. Adanya Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama masing-masing. Kemerdekaan/kebebasan beragama ini jika dipahami, maka bagi umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan ritual keagamaannya secara secara sadar, baik itu ritual ibadah yang murni yang berhubungan dengan Allah (kesalehan spiritual), maupun ritual ibadah non-murni (kesalehan sosial). Dua hal ini sejatinya mengarah kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.
  2. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia yang mampu dan berhasil mengumpulkan dana zakat yang merupakan sumber dana potensional bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban ini bersifat mutlak, tidak ada pengecualiaan bagi yang sudah mampu menunaikan zakat, karena teks agama sudah sangat jelas, agar seluruh umat Islam yang mampu wajib menunaikan zakat.
  3. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus tepat sasaran, sebagaimana dituangkan dalam teks agama, sehingga perwujudan keadilan social dapat direalisasikan dengan baik dan benar.

Pengesahan Undang-Undang pengelolaan zakat ini menegaskan, bahwa Indonesia telah memiliki pengelolaan khusus zakat dalam wilayah formal kenegaraan. Walaupun masih sangat terbatas, Undang-Undang zakat ini telah mendorong usaha pembuatan lembaga pengelolaan zakat  yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat.

Hal itu, secara tidak langsung menuntut peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, agar hal ini lebih kompeten lagi. Pemerintah harus berperan dalam pengelolaan zakat ini sebagai pelaksana dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun dalam pembagian zakat. Pemerintah juga berperan sebagai pemberi peringatan dan sanksi terhadap orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 ini, bangsa Indonesia harus bersyukur, karena hal ini semakin mengukuhkan keberadaan lembaga-lembaga zakat di seluruh wilayah Indonesia.

Penutup

Politik hukum tentang UU zakat di Indonesia patut diapresiasi, karena hal ini memiliki dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Zakat memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Tujuan ini selaras dengan salah satu tujuan pemerintahan Indonesia yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Bermula dari UUD 1945 ini, kemudian lahir UU tentang zakat, seperti UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan demikian, pengelolaan zakat di Indonesia akan lebih baik, jika dilaksanakan oleh pemerintah, mengingat bahwa zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Auda, Jasser, Maqāṣid Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007)

Abd al-Salām, Izz al-Dīn bin, Qawāid al-Akām fī Maṣālih al-Anām (Kairo: Maktab Husainiyyah, 1934)

Abd al-Raḥmān al-Suyuti, Jalāl al-Din, al-Ashbāh wa al-naẓāir (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2001)

Abi Bakar al-Ahdālī al-Yamanī al-Syafi’ī, Sayyid,  al-Farāi al-Bahiyah fī al-Qawāid al- Fiqhiyyah (Kediri: Madrasah Hidāyatul Mubtadi-īn,2004.)

Abu Zahro, Muḥammad, Uṣūl al-Fiqih, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt)

Aḥmad, Moch. Djamaluddin, al-‘Ināyah fī Sharh al-Farāid al-Bahiyah (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010)

Ali, Zainuddin, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Balḥanīsh, Maḥfūẓ, Murāāh al-Maqāṣid fī al-Ijtihād al-Mu’āṣir Ijtihādāt al-Majlis al-Erophī li al-Iftā’ al-Buhūth Numūżajan (al-Jazāir: Jāmi’ah al-Ḥāj li Khaḍr, 2015)

Fāsī, Allāl, (al), Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993)

Ghazālī,(al), al-Mustafa min’ Ilmi al-Uṣūl  (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2010)

Hashim Kamali, Mohammad, Maqāṣid al-Sharī’ah Made Simple (Malaysia: International Institut of Adavanced Islamic Studies Malaysia, 2008)

Hasan, M. Ali, zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Proplema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana,2006)

Hooker, M.B., Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law, (Singapore: Institute of Asian Studies, 2008)

Ima>m al-Qurtubi>, Shaikh, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Ibrāhim al-Kilānī, Abd. al-Raḥmān, Qawāid al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shāṭibī ‘Araan wa Dirāsatan wa Tahlīlan (Damashiq, Suriah: IIIT dan Dar Fikr, 2000)

Jamāl al-dīn ‘Aṭiyyah dan Wahbah Zuhaily, Tajdīd al-Fiqh al-Islamī (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’asir, 2000)

Jamāl al-dīn ‘Aṭiyyah, Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law, Maqāṣid al-Sharī’ah: A Functional Approach (Washington: IIIT, 2007)

Jamāl al-dīn ‘Aṭiyyah, Nawa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī’ah, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003)

Jorgensen, Marianne, dan Loise Philips.Discourse Analysis as Theory and Method,(London: SAGE Publications Ltd, 2002)

Khādimī, Nūr al-Dīn,(al), ‘Ilm al-Maqāṣid al-Sharī’ah (Beirut: Ubaykan, 2006)

Latif, Abdul, dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Raysūnī, Aḥmad, (al), Imām al-Shāibī Theory of Higher Objevtives and Intents of Islamic Law (London, Washington: IIIT, 2005)

__________________, Naariyyat al-Maqāṣid ‘inda Imām al-Shāṭibī (Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1999)

Ma’lūf, Louwis, al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A’lām (Beirut: Dar al-Mashriq, 1960)

Mahfud MD, Moh. , Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

Muhajir, Afifuddin, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Yogyakarta: Ircisod, 2017)

Nasir, Muhammad, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Purbani, Widyastuti, Analisis Wacana/Discourse Analysis, (Paper Lokakarya - UBAYA, Surabaya, 2005)

Satori, Djam’an dan Aan Komariyah.Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2009)

Suntana, Ija, Politik Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Sahid HM, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2016)

Sa’īd al-‘Ashmāwī, Muḥammad, al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Misri (Kairo: Madbūli al-Shaghīr, 1996)

Sa’ad al-Yūbi, Muhammad, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar’iyyah (Beirut: Dār al-Hijrah lī al-Nashr wa al-Tauzī’, 1998)

Sa’īd Ramadān al-Būṭī, Muhammad, awābi al-Malaah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1982)

Shāṭibī, Abū Ishāq, (al), al-I’tiṣām, (Beirut: Dār Ibn Affan, 1995)

__________________, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1434). H. 87.

Shomad, Abd., Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010)

Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Muḥammad, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah (Beirut: Dār al-Salām, 2006)

Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Penerbit Kashiko, 2000)

‘Umar, Umar bin Sālih bin, Maqāṣid Sharī’ah ‘inda al-Imām al-‘Izz bin Abd al-Salām (Urdun: Dār al-Nafa’is li al-Nashr wa al-Tawzī’, 2003)

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengeloaan Zakat.

Warson Munawwir, Ahmad, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)

Wahyudi, Yudian, Maqāṣid Sharī’ah  dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogjakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007)

Wahab Khalāf, Abd, Abdul, Ilmu Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1990)

Zuhayli>, Wahbah, al-Tafsīr al-Wajīz  ‘alā Hāmishi  Ta’dhīmi al-Qur’an, (Beirut: Da>r al-Fikr,1994)>

__________________,Tafsi>r al-Wasi>t}, dialih bahasakan oleh Muhtadi dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2012)

___________________,Naariyah al- arūrah al-Shar’iyah, (Beirut: Muasasah al-Risālah, tt)

 

__________________, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1986)

 

_____

 

[1] Burhan Ashofa.Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rineka Cipta, 1998). H. 143.

[2] Muhammad Nasir.Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). H. 54.

[3] Djam’an Satori dan Aan Komariyah.Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2009). H. 25.

[4] Widyastuti Purbani. Analisis Wacana/Discourse Analysis, (Paper Lokakarya - UBAYA, Surabaya, 2005). H. 1.

[5] Marianne Jorgensen dan Loise Philips.Discourse Analysis as Theory and Method,(London: SAGE Publications Ltd, 2002).H. 1.

[6] M. Ali Hasan, zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Proplema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana,2006). H. 81.

[7] Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengeloaan Zakat.

[8] Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 125.

[9] Ija Suntana, Politik Hukum Islam. H. 126.

[10] Ija Suntana, Politik Hukum Islam. H. 126.

[11] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). H. 1.

[12] Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). H. 7.

[13] Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 135.

[14] Ija Suntana, Politik Hukum Islam. H. 135.

[15] Ija Suntana, Politik Hukum Islam.H. 135-136.

[16] Ija Suntana, Politik Hukum Islam.H. 136.

[17] Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).H. 65.

[18] Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010).H. 25.

[19] Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. H. 25.

[20]  Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). H. 69.

[21] Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. H. 26.

[22] Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. H. 26.

[23] QS al-Tawbah (9): 103.

[24] Wahbah Zuhayli>, al-Tafsīr al-Wajīz  ‘alā Hāmishi  Ta’dhīmi al-Qur’an, (Beirut: Da>r al-Fikr,1994). H. 204.

[25] Makna penyucian di sini adalah pembersihan total terhadap harta dan penambahan/peningkatan keberkahan harta. Periksa Wahbah Zuhayli>, Tafsi>r al-Wasi>t}, dialih bahasakan oleh Muhtadi dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2012). H. 806.

[26] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). H. 612-613.

[27] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk. H. 613.

[28] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk. H. 613.

[29] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk.H. 613.

[30] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk.H. 614.

[31] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk.H. 614.

[32] QS al-Ma>idah (5): 6.

[33] QS  al-Baqarah (2): 183.

[34] QS al-Isra>’ (17): 79.

[35] QS al-Ahzab (33): 50.

[36] QS an-Nah}l (16): 98.

[37] QS an-Nisa>’ (4): 102.

[38] Shaikh Ima>m al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m al-Qur’an, dialih bahasakan oleh Fathurrahman dkk.H. 615.

[39] QS al-Ah}zab (33): 1.

[40] QS at-T{alaq (65): 1.

 

[42] Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1123. Lihat Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Penerbit Kashiko, 2000), 511. Lihat Louwis Ma’lūf, al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A’lām (Beirut: Dar al-Mashriq, 1960). H. 632.

[43] M.B.Hooker, Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law, (Singapore: Institute of Asian Studies, 2008), ix. Lihat Sahid HM, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam (Surabaya: Pustaka Idea, 2016). H. 1.

[44] Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010). H. 25.

[45] Jasser Auda, Maqāṣid Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007). H. xxiii.

[46] Muḥammad Sa’īd al-‘Ashmāwī, al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qanūn al-Misri (Kairo: Madbūli al-Shaghīr, 1996). H. 25.

[47] Aḥmad al-Raysūnī, Aḥmad  al-Raysūni, Imām al-Shāibi Theory of Higher Objevtives and Intents of Islamic Law (London, Washington: IIIT, 2005). H. xxii.

[48] Abd. al-Raḥmān Ibrāhim al-Kilānī, Qawāid al-Maqāṣid ‘ind al-Imām al-Shāṭibī ‘Araḍan wa Dirāsatan wa Tahlīlan (Damashiq, Suriah: IIIT dan Dar Fikr, 2000). H. 45

[49] Menurut al-Ghazālī yang dimaksud mashlahah adalah menjamin tujuan-tujuan shari’at, sedangkan tujuan-tujuan shara’ pada makhluk mencakup lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat Al-Ghazālī, al-Mustafa min’ Ilmi al-Uṣūl  (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2010). H. 275.

[50] Umar bin Sālih bin ‘Umar, Maqāṣid Sharī’ah ‘inda al-Imām al-‘Izz bin Abd al-Salām (Urdun: Dār al-Nafa’is li al-Nashr wa al-Tawzī’, 2003), 88. Wahbah Zuhaylī menyatakan, bahwa Maṣlaḥah adalah lebih umum pengertiannya (dari pada Ḍarūrah). Adapun pengertian asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Menurut istilah shar’iyin adalah pemeliharaan atas tujuan shara’, dengan cara menolak kerusakan dari makhluk, sebagaimana perkataan al-khawārizmi: Maṣlaḥah adalah kemanfaatan yang merupakan tujuan Shāri’ yang maha bijak kepada hamba-Nya dari pemeliharaan agama hamba, jiwanya, keturunannya, akalnya, dan hartanya.[50] Lihat Wahbah al-Zuhaylī,  Naẓariyah al- Ḍarūrah al-Shar’iyah, (Beirut: Muasasah al-Risālah, tt), 55-57. Muḥammad Abu Zahro menyatakan, telah ditetapkan dengan istiqrā’ dan nas, bahwa Sharī’ah Islāmiyyah, hukum-hukumnya terkandung Maṣlaḥah bagi manusia. Lihat Muḥammad Abu Zahro, Uṣūl al-Fiqih, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt), 288. Al-Shāṭibī menuturkan ketika ada Maṣlaḥah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam nas, maka hal tersebut bisa dinamakan dengan bid’ah yang dianggap baik yang nyata. Lihat Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-I’tiṣām, (Beirut: Dār Ibn Affan, 1995), 608. Al-Būṭī menyatakan, seperti manfaat dalam hal wazan dan artinya. Masdarnya bermakna kemaslahatan, sebagaimana manfaat, yang berarti kemanfaatan. Kemanfaatan adalah kenikmatan atau apa yang bisa mengantarkan kepadanya, menolak penderitaan atau hal yang bisa mengantarkan kepadanya, hal ini sebagaimana ungkapan al-Rāzī, kenikmatan itu diwujudkan dan dikekalkan, yang dikehendaki dari diwujudkan adalah menarik (memperoleh) kenikmatan secara langsung dan yang dimaksud dari dikekalkan adalah pemeliharaan atasnya dengan menolak bahaya dan hal yang menyebabkan bahaya. Lihat Muhammad Sa’īd Ramadān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1982), 23. Menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijkakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh shari’ah. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi shari’ah. Sebuh kebjikan harus membuahkan kemaslahatan karena seorang pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat yang dipimpinnya. Lihat Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 91. Lihat Izz al-Dīn bin Abd al-Salām, Qawāid al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām (Kairo: Maktab Husainiyyah, 1934), 3. Sayyid Abi Bakar al-Ahdālī al-Yamanī al-Syafi’ī,  al-Farāiḍ al-Bahiyah fī al-Qawāid al- Fiqhiyyah (Kediri: Madrasah Hidāyatul Mubtadi-īn,2004.), 48. Moch. Djamaluddin Aḥmad, al-‘Ināyah fī Sharh al-Farāid al-Bahiyah (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2010), 111. Jalāl al-Din Abd al-Raḥmān al-Suyuti,al-Ashbāh wa al-naẓāir (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2001). H. 83.

[51] Aḥmad al-Raysūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda Imām al-Shāṭibī (Beirut: Dar al-‘Ilmiyyah li al-Kitab al-Islāmī, 1999), 17-18. Nūr al-Dīn al-Khādimī, ‘Ilm al-Maqāṣid al-Sharī’ah (Beirut: Ubaykan, 2006). H. 14-15.

[52] Abū Ishāq al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1434). H. 87.

[53] Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah (Beirut: Dār al-Salām, 2006). H. 51

[54] Jasser Auda, Maqāṣid Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007). H. 29.

[55] Allāl al-Fāsī, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), 36. Maḥfūẓ Balḥanīsh, Murā’āh al-Maqāṣid fī al-Ijtihād al-Mu’āir Ijtihādāt al-Majlis al-Erophī li al-Iftā’ al-Buhūth Numūżajan (al-Jazāir: Jāmi’ah al-Ḥāj li Khaḍr, 2015). H. 16.

[56] Aḥmad al-Raysūnī, Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda Imām al-Shāṭibī (Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1999). H.13.

[57] Muhammad Sa’ad al-Yūbi, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar’iyyah (Beirut: Dār al-Hijrah lī al-Nashr wa al-Tauzī’, 1998). H. 35.

[58] Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Fikr, 1986). H. 1017.

[59] Pemahaman Maqāṣid al-Sharī’ah juga dapat menganalisis konflik-konflik Islam dan nasionalisme di I

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-25
How to Cite
Solikhudin, M., & Putri, O. (2020). P Politik Hukum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqa>s}id al-Risa>lah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(1), 72-92. Retrieved from http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/262
Section
Article