Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah

Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian Dalam KHI

Indik Misakhul Fiddin, A. Fauzi Aziz — Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0700

Perceraian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 poin E, yaitu adanya cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Namun, dalam realitas sosial, faktor cacat badan jarang digunakan sebagai alasan perceraian dibandingkan faktor lain seperti perselisihan, ekonomi, dan ketidakharmonisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi cacat badan sebagai alasan perceraian dalam KHI serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif teori perubahan sosial Auguste Comte. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitik dengan menggunakan kerangka teori perubahan sosial Auguste Comte, khususnya konsep tiga tahap perkembangan masyarakat: teologis, metafisik, dan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif cacat badan diakui sebagai alasan perceraian, dalam praktiknya masyarakat cenderung mempertahankan perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial yang dapat dikategorikan sebagai disfungsi hukum. Dalam perspektif teori perubahan sosial, fenomena ini mencerminkan pergeseran pola pikir masyarakat, di mana nilai religius, rasa kasih sayang, serta pertimbangan rasional menjadi faktor dominan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, ketentuan Pasal 116 poin E KHI dinilai kurang relevan dalam konteks sosial masyarakat modern yang mengalami perubahan nilai dan pola pikir

Reinterpretasi Tujuan Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam

Muhil Mubarok — Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0700

Poligami dalam hukum Islam merupakan isu yang terus mengalami dinamika pemaknaan, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan dan realitas sosial kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi tujuan poligami dalam perspektif maqasid al-syari’ah serta menganalisis implikasinya terhadap kajian hukum keluarga Islam. Fokus permasalahan terletak pada bagaimana poligami dipahami tidak hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai praktik yang harus selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan maqasid, melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan pemikiran kontemporer.

Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif maqasid al-syari’ah bukanlah bentuk ideal perkawinan, melainkan dispensasi yang bersifat kontekstual dan harus memenuhi prinsip keadilan substantif. Keadilan tidak hanya diukur secara material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan sosial yang seringkali sulit dipenuhi. Oleh karena itu, reinterpretasi ini menempatkan monogami sebagai bentuk yang lebih dekat dengan tujuan syariat dalam banyak kondisi. Implikasi dari temuan ini mendorong pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat modern.

Rekonstruksi Konsep 'Aib Mujiz Li Al-Fasakh Dalam Fikih Klasik: Studi Urgensi Medical Check-Up Pra-Nikah di Indonesia

Althaf Muhammad Farras Zafri, Arisman — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi konsep 'aib dalam fikih klasik sebagai landasan normatif fasakh nikah atas dasar cacat kesehatan tersembunyi, serta relevansinya terhadap urgensi integrasi medical check-up pra-nikah dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis kajian kepustakaan (library research) dengan analisis komparatif lintas mazhab dan perspektif maqashid al-syari'ah, penelitian ini menemukan bahwa konsep 'aib mujiz li al-fasakh dalam fikih klasik memiliki daya ekspansi epistemologis yang memadai untuk mengakomodasi penyakit-penyakit medis kontemporer seperti HIV/AIDS, hepatitis kronis, dan kelainan genetik yang tidak dikenal dalam literatur klasik. Rekonstruksi konsep ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-nikah bukan sekadar anjuran administratif, melainkan merupakan kewajiban syar'i yang dapat diderivasi dari prinsip la dharara wa la dhirara dan perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs) serta keturunan (hifzh al-nasl). Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi yang mewajibkan medical check-up pra-nikah sebagai syarat pencatatan perkawinan, selaras dengan prinsip-prinsip fikih Islam dan hak asasi manusia bidang kesehatan

Mekanisme dan Corak Pembentukan Hukum Islam di Indonesia

Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan corak pembentukan hukum Islam di Indonesia dalam konteks perkembangan sosial, politik, budaya, dan dinamika masyarakat modern. Hukum Islam di Indonesia berkembang tidak hanya melalui jalur normatif keagamaan, tetapi juga melalui proses legislasi negara, fatwa lembaga keagamaan, putusan peradilan agama, serta praktik sosial masyarakat Muslim yang hidup sebagai living law. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan berbagai literatur terkait hukum Islam kontemporer di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah hubungan antara negara, otoritas keagamaan, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan hukum Islam nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui interaksi yang dinamis antara negara, ulama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat. Proses tersebut melahirkan corak hukum Islam Indonesia yang substantif, moderat, adaptif, dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor politik, budaya lokal, ekonomi syariah, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat sangat memengaruhi arah pembentukan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum Islam juga memiliki peran penting sebagai instrumen etika sosial melalui penguatan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Hukum Islam di Indonesia terus berkembang sebagai sistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Mojosari Kepanjen

Ifa Daturrochmah, Ahmad Fahrudin Alamsyah — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Studi ini ditujukan untuk menganalisis Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Mojosari. Pendekatan metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa metode pencatatan keuangan dipesantren masih tergolong rudimentary dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024, terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Tantangan yang dihadapi yaitu, keterbatasan tenaga kerja dan minimnya pemahaman tentang standar akuntansi menjadi elemen kunci yang menghalangi implementasi. Walaupun begitu, penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren 2024 memiliki potensi untuk meningkatkan mutu laporan keuangan dengan penyampaian informasi yang lebih terstruktur, jelas, dan bertanggung jawab. Studi ini menyatakan bahwa penerapan pedoman akuntansi dipesantren sangat krusial untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga pesantren

Penetapan Nafkah Mantan Istri Nusyuz Perspektif Hukum Progresif Sadjipto Rahardjo

Syifa Maulani, Arif Dika Prasetya — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/Pa.Sal)

Syifa Maulani

Universitas Islam Negeri Salatiga

syiifa1607@gmail.com

Arif Dika Prasetya

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

arif.dika25@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah maupun mut’ah. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Sal, hakim tetap memberikan nafkah iddah kepada mantan istri yang dinyatakan nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Sal terkait pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang dinyatakan nusyuz, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mencerminkan penerapan hukum progresif, di mana hukum tidak dipahami secara kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan. Hakim menggunakan kewenangan ex officio untuk menafsirkan hukum secara kontekstual, sehingga tetap memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi rentan. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bahwa hukum dapat bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada keadilan yang lebih luas

Strategi Komunikasi dan Edukasi : Peningkatan Minat dan Partisipasi Pembayaran Zakat di Desa Lilina Ajangale Kec. Ulaweng Kab. Bone

Zalwa Zabila, Aksi Hamzah, Kamiruddin Kamiruddin — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan edukasi mengenai zakat di Desa Lilina Ajangale, mengkaji implementasi strategi tersebut oleh aparat desa dan KUA dalam meningkatkan minat partisipasi pembayaran zakat, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa, penyuluh KUA, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan edukasi dilakukan melalui ceramah, sosialisasi berkala khususnya pada bulan Ramadan, dan pemanfaatan media digital secara bertahap, dengan pendekatan interpersonal oleh tokoh agama sebagai metode paling dominan. Implementasi strategi oleh aparat desa dan KUA berhasil meningkatkan minat masyarakat pada zakat fitrah secara signifikan, namun belum optimal pada pembayaran zakat mal karena kendala pemahaman perhitungan. Faktor pendorong meliputi transparansi UPZ dan kemudahan akses pembayaran tunai, sedangkan faktor penghambat utama adalah rendahnya literasi zakat mal, kondisi ekonomi agraris masyarakat menengah ke bawah, keterbatasan dana operasional, serta kendala psikologis terkait usia penyuluh yang lebih muda.

Rekonstruksi Makna Sakinah dalam Friendship Marriage

Adi Setiawan, Moh Saefurrizal, M. Roziqurrijal Fathoni — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Ketika banyak perkawinan modern runtuh karena hilangnya komunikasi dan kepercayaan, persahabatan justru mulai dipandang sebagai fondasi baru yang menjanjikan ketahanan keluarga. Fenomena friendship marriage menghadirkan diskursus baru dalam studi hukum keluarga Islam karena menempatkan persahabatan, kesetaraan, dan kerja sama sebagai basis utama relasi suami-istri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep sakinah diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam klasik dan kontemporer serta apakah friendship marriage dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian.. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, hadis, kitab tafsir, literatur hukum keluarga Islam, serta berbagai penelitian ilmiah yang membahas sakinah, relasi perkawinan, dan friendship marriage. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara konsep sakinah dan karakteristik friendship marriage dalam kerangka hukum keluarga Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah dalam konteks friendship marriage dapat direkonstruksi sebagai keamanan emosional, kemitraan setara, dan kemaslahatan berkelanjutan yang mendukung terwujudnya tujuan perkawinan dalam Islam selama tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī‘ah, mawaddah, rahmah, serta prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf.

Iddah dan Ihdad Wanita Karir dalam Fiqh Islam

Miftakur Rohman, Ubainul Asror, Amirul Khoir — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Syariat Islam menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya selama tiga kali haid/suci, sedang masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa iddah (masa tunggu) tersebut, wanita harus ber-ihdad, yaitu membatasi diri dalam beraktifitas di luar rumah, berias atau bersolek. Aturan syariat Islam ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan kaum wanita yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Aturan tersebut akan menjadi problem besar jika diperhadapkan dengan wanita yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, anak anaknya dan keluarganya. Kondisi atau keadaan seperti inilah dikategorikan para ulama sebagai darurat, ada hajat (kebutuhan mendesak), atau ada uzur syar’i (suatu keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga syariat Islam tidak dapat dilaksanakan), sehingga mereka membolehkan wanita khususnya wanita karier beraktifitas di luar rumah dan bersolek yang tidak berlebihan.

Pembagian Waris Islam dalam Kasus Kematian Berurutan (Munasyakhot)

M. Al Amin Ilman Huda, Abd. Holik — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu lama sering kali menimbulkan fenomena munasyakhot, yaitu pergeseran hak kebendaan akibat adanya ahli waris yang meninggal dunia secara berurutan sebelum harta peninggalan leluhur sempat dibagikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam mengonstruksikan silsilah kematian bersusun serta menguji konsistensi pembagian porsi waris mutlak pada perkara non-kontensius. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 559/Pdt.P/2025/PA.Jbg. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara rigid berhasil merekonstruksi mata rantai silsilah kematian yang terjadi selama tiga dekade dengan mengintegrasikan alat bukti administratif kependudukan tingkat desa dan keterangan saksi dari pamong desa. Konstruksi hukum tersebut meluruhkan hak-hak kelompok ushuliyyin yang telah wafat terlebih dahulu dan menetapkan istri serta anak laki-laki kandung pewaris sebagai ahli waris tunggal yang sah (mustahak). Implikasi praktis dari putusan ini menegaskan bahwa penetapan ahli waris melalui jalur volunter (ex-parte) efektif memberikan kepastian hukum yang mutlak sebagai prasyarat administratif dalam transisi hak keperdataan atas tanah agraria. Kontribusi ilmiah artikel ini menawarkan model penyelesaian urusan waris berlapis yang aman, efisien, dan sinkron dengan sistem peradilan elektronik (E-Court) dalam hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Larangan Perkawinan Selama Masa Iddah dalam Perspektif Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Regulasi dan Maqāṣid Al-Syarī’ah

Moch. Choirul Musonifin, Ulin Na’mah — Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0700

Larangan perkawinan selama masa iddah merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan masa transisi psikologis bagi perempuan, serta menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan perkawinan selama masa iddah telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan pelaksana lainnya. Namun, dinamika sosial dan perkembangan reformasi hukum keluarga Islam menimbulkan berbagai diskursus mengenai relevansi, implementasi, dan tujuan normatif dari ketentuan tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis larangan perkawinan selama masa iddah dalam perspektif reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek regulasi dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam klasik, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan selama masa iddah tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan legal-formal, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyāt al-khams), khususnya hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), hifẓ al-‘ird (perlindungan kehormatan), dan hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara norma fikih, kebutuhan sosial masyarakat, dan prinsip perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, pengaturan masa iddah tetap memiliki relevansi substantif dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan keluarga di Indonesia.